Kumpulan Materi Sejarah, Wisata dan Artikel Menarik Lainnya

Pengertian Orde Baru, Latar Belakang, Tujuan dan Kebijakan

Pengertian Orde Baru, Latar Belakang, Tujuan dan Kebijakan - Bagi kalian yang mengalami seluk beluk kehidupan pada masa ORBA (Orde Baru), tentu sudah paham sedikit tentang ciri khas pemerintahan pada saat itu atau masa Presiden Soeharto. Orde Baru merupakan salah satu periode sejarah Indonesia. Periodisasi sejarah Indonesia dimulai dari Zaman Penjajahan VOC, Penjajahan Pemerintah Belanda, Jepang, masa Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru dan sekarang Orde Reformasi.

Pengertian Orde Baru 

Pengertian Orde Baru, Latar Belakang, Tujuan dan Kebijakan
Secara umum Orde Baru merupakan sebutan bagi pemerintahan masa Soeharto, Presiden kedua Indonesia, setelah menggantikan Ir Soekarno. Pengertian Orde Baru adalah suatu tatanan kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsisten. Artinya dengan landasan Pancasila dan UUD 1945 serta semangat jiwa, Orde Baru siap mengabdi kepada negara dengan sikap dan tekad yang kuat demi kepentingan rakyat dan nasional.

Pengertian Orde Baru menurut beberapa tokoh :

1. Menurut Khan
Orde Baru adalah sebuah perubahan pokok dalam sebuah sistem birokrasi yang bertujuan untuk merubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan dan kebiasaan yang telah lama. Dengan adanya orde baru ini akan menjadi sebuah hal yang ada menjadi sebuah harapan yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Menurut Nugroho Notosusanto
Pengertian Orde Baru beserta ciri-ciri dan hakekatnya, antara lain :
  • Orde baru menginginkan suatu tata susunan yang lebih stabil, berdasarkan kelembagaan dan bukan tata susunan yang dipengaruhi oleh oknum-oknum yang mengembangkan kultur individu  akan tetapi orde baru tidak menolak kepemimpinan dan pemerintahan yang kuat, malahan menghendaki ciri-ciri demikian dalam masa peralihan dan pengembangan.
  • Orde baru menghendaki diutamakannya kepentingan nasional, walaupun tidak meninggalkan  ideologi perjuangan anti kolonialisme dan anti imperialisme.
  • Orde baru menghendaki suatu tata berfikir yang lebih realitas dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan.
  • Orde baru menghendaki penguatan konsolidasi.

Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Latar belakang lahirnya Orde Baru dimulai ketika diterbitkannya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret pada tahun 1966. Surat yang diberikan oleh Ir. Soekarno kepada Letjen Soeharto ini digunakan sebagai legalitas berdirinya Orde Baru. Kelahiran Supersemar akibat serangkaian peristiwa yang terjadi pada 11 Maret 1966.

Saat sidang Kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung, ditengah-tengah acara adjudan presiden melaporkan bahwa ada beberapa pasukan di sekitar istana dengan identitas tidak jelas. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Ir Soekarno pergi meninggalkan sidang menuju Istana Bogor. Sebelum pergi, Ir Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Dr. Johannes Leimena yang saat itu merupakan Wakil Perdana Menteri II.

Perjalanan menuju ke Istana Bogoer, Ir Soekarno didampingi oleh Dr. Subandiro (Waperdam I) dan Chaerul Saleh (Waperdam III). Setelah sidang berakhir, Waperdam II kemudian segera menyusul ke Istana Bogor. Di tempat lain, 3 perwira tinggi antara lain Mayjen Basuki Rachmad, Brigjen Amir Machmud dan Brigadir M. Yusuf melakukan pertemuan dengan Letjen Soeharto dengan tujuan meminta izin untuk bertemu Presiden Soekarno.

Pengertian Orde Baru, Latar Belakang, Tujuan dan Kebijakan
Setelah mendapat izin, di hari itu juga ketiga perwira tinggi ini segera menuju ke Bogor, menemui presiden dan melaporkan kondisi di Ibukota Jakarta serta meyakinkan  bahwasanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia khususnya Angkatan Darat dalam kondisi siap siaga. Mereka juga memohon supaya Presiden Soekarno bertindak tegas dalam mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini.

Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letjend Soeharto (Menteri Panglima Angkatan Darat), isinya untuk mengambil tindakan tegas untuk menjamin keamanan, ketenangan dan stabilitas pemerintah demi keutuhan bangsa dan negara. Surat perintah ini kemudian dikenal sebagai Supersemar.

Secara singkat, akhirnya pada 22 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memanas. Penyerahan kekuasaan ini tertuang dalam pengumuman Presiden Mandataris MPRS. Dasar dari pengumuman ini yaitu Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, pemegang surat perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden.

Selanjutnya pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 diadakan sidang istimewa MPRS di Jakarta, hasil sidang tersebut memutuskan secara resmi bahwa Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya presiden oleh MPR melalui hasil pemilihan umum.

Tujuan Orde Baru

Tujuan awal Orde Baru adalah untuk meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan bangsa, negara dan rakyat pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, tujuan lainnya adalah mengatasi situasi konflik yang mengancam keutuhan bangsa.

Kebijakan Orde Baru

1. Kebijakan Politik

Pertama, pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya, dan membersihkan DPR atau MPR dari unsur partai komunis tersebut. Kedua, Penyederhanaan parpol dari 10 menjadi 3 dan meresmikan peran militer dalam pemerintahan. Ketiga, Pelaksanaan pemilu pertama kali yang dilakukan pada tahun 1971. Keempat, Wilayah Irian Barat dan Timor Timur disahkan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kelima, mengakui negara Singapura, memulihkan hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB dan menggagas berdirinya ASEAN.

2. Kebijakan Ekonomi

Orde Baru Swasembada Beras
Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa Orde Baru bertujuan untuk pemerataan ekonomi rakyat, pemerintah melaksanakan program trilogi pembangunan di seluruh Indonesia. Selain itu, membuat program Repelita atau singkatan dari Rencana Pembangunan Lima Tahun. Repelita dimulai pada tahun 1969 sampai 1994, salah satu keberhasilan kebijakan ekonomi ini adalah terjadinya swasembada beras pada tahun 1984, sehingga meningkatkan ekonomi nasional.

3. Kebijakan Sosial

Beberapa kebijakan sosial dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada masa Presiden Soeharto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti : Gerakan Wajib Militer, Program Keluarga Berencana, Transmigrasi dan Gerakan Orang Tua Asuh.
Baca Juga :
  1. Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik Masa Reformasi
  2. Sejarah Kemerdekaan Indonesia
  3. Sejarah Penjajahan Jepang di Indonesia
  4. Sejarah Penjajahan Belanda di Indonesia
  5. Sejarah Penjajahan Inggris di Indonesia
Nah, demikian pembahasan terkait dengan Pengertian Orde Baru, Latar Belakang, Tujuan dan Kebijakan. Semoga bermanfaat bagi pembaca semua. 
Share ke teman kamu:

Related : Pengertian Orde Baru, Latar Belakang, Tujuan dan Kebijakan