Kumpulan Materi Sejarah, Wisata dan Artikel Menarik Lainnya

Latar Belakang Pembentukan PDRI di Bukittinggi

Latar Belakang Pembentukan PDRI di Bukittinggi
Latar Belakang Pembentukan PDRI di Bukittinggi - PDRI merupakan singkatan dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia, berlangsung pada tahun (periode) tanggal 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Dipimpin oleh tokoh bernama Syarifuddin Prawiranegara, masa pemerintahnya disebut sebagai Kabinet Darurat. Latar belakang pembentukan PDRI disebabkan karena serangan yang dilakukan oleh pasukan Belanda di kota Yogyakarta (saat itu sebagai ibukota Indonesia), mengakibatkan Ir Soekarno dan beberapa tokoh lain ditawan seperti wakil Presiden Mohammad Hatta, Penasehat Presiden Sutan Syahrir dan Menteri Luar Negeri Agus Salim. Akibat penculikan tersebut, maka pemerintahan Republik Indonesia berada dalam keadaan darurat, untung saja Presiden Soekarno sempat mengirim radiogram kepada Menteri Kehakiman Syarifuddin Prawiranegara yang berisi pemberian kekuasaan negara kepadanya.

Yogyakarta di Serbu oleh pasukan Belanda

Kabar pertama pembatalan Perjanjian Renville di Yogyakarta berupa serbuan Belanda yang berlangsung pada tanggal 19 Desember 1948, pukul 5.30 pagi waktu setempat. Penyerangan dilakukan dengan pengeboman atas Maguwo dan beberapa bangunan penting di Yogya, seperti RRI (Radio Republik Indonesia). Lalu diikuti dengan penerjunan 900 pasukan payung dan kemudian kesatuan-kesatuan lain.

Pasukan Belanda yang dikirim ke Yogyakarta pernah mendapat latihan dari KKO AL (korps komando angkatan laut) di Virginia, jadi bukan sembarang tentara. Dalam memasuki Yogyakarta mereka dibantu KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) yang merupakan pasukan Belanda terdiri dari orang-orang pribumi.
Baca Juga : Perjanjian Renville Rangkuman Lengkap
Tentara Belanda kemudian menawan Ir Soekano dan tokoh penting lain yang sudah disebutkan diatas. Tetapi sebelum mereka ditawan telah mengirim radiogram berisi pemberian kekuasaan kepada Syarifuddin yang saat itu sedang melakukan perjalanan menuju ke Sumatera, yang kemudian membentuk pemerintah Darurat RI (PDRI). 

Syarifuddin Prawiranegara
Andaikata karena suatu hal Syarifuddin tidak bisa menjalankan tugas, Presiden memerintahkan Sudarsono, Palar dan Maramis yang ada di New Delhi India untuk membentuk pemerintahan Pelarian (Exile Goverment). Karenanya ketiga komandan pasukan Belanda di Jawa Tengah, Jenderal Mayor, mendesak Soekarno untuk memerintahkan rakyat menghentikan perlawanan, ia menolak.

Belanda kemudian menyiarkan berita ke seluruh dunia bahwa perlawanan RI sama sekali tidak berarti dan rakyat menyambut kedatangan tentara Belanda sebagai pembebas. Agar berita yang benar tidak sampai tersiar luas terutama luar negeri, Belanda melakukan sensor yang keras sampai 1 Januari 1949. Permintaan KTN (Komisi Tiga Negara) untuk melakukan peninjauan diri dari udara ditolak, bahkan anggota-anggota militernya dipersilahkan berangkat ke Jakarta dan ditawan sampai 7 Januari.

Belanda ingin menunjukan kepada dunia bahwa pendudukan atas daerah Republik Indonesia sudah merupakan kenyataan dan bahwa RI sudah terkubur. Tetapi meskipun pers Indonesia disudutkan, RI merasa beruntung karena memiliki 4 orang diplomat di luar negeri, seperti Palar, Sudjatmoko, Sumitro, dan Sudarpo. Mereka inilah yang leluasa membela RI di luar negeri. Di samping itu, RI masih mempunyai radio gerilya yang sanggup memancarkan berita penyiaran dan perlawanan rakyat ke luar negeri (dari Jawa dikirim ke Sumatera, dari Sumatera ke Rangoon, terus ke New Delhi India).
Rekomendasi bacaan menarik :
  1. Tokoh Penting Sekitar Proklamasi
  2. Sejarah Peristiwa Rengasdengklok
Nah itulah sedikit ulasan terkait dengan Latar Belakang Pembentukan PDRI di Bukittinggi, dan sejarah berdirinya secara singkat. Semoga bermanfaat.
Share ke teman kamu:
Tags :

Related : Latar Belakang Pembentukan PDRI di Bukittinggi