Kumpulan Materi Sejarah, Wisata dan Artikel Menarik Lainnya

Sistem Pemerintahan Negara Thailand

Apa nama sistem pemerintahan di negara Thailand? Secara umum, pengertian sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri dari berbagai komponen yang bekerja dengan tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan Thailand tentu saja berbeda dengan negara lain, tidak harus sama. Sistem pemerintahan bertujuan untuk kestabilan suatu negara, namun sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan terlalu merugikan rakyatnya. 

Pada artikel sebelumnya, kita telah membahas mengenai bentuk negara Thailand. Disitu dijelaskan bahwa negara ini berbentuk kerajaan (monarki) dengan nama resminya yaitu Thai atau Muang Thai, sementara dalam bahasa Inggris disebut "Thailand".
Sistem Pemerintahan Thailand
Dengan bentuk negara kerajaan, maka seorang raja merupakan kepala negara yang diatur dalam konstitusi. Namun perlu digaris bawahi, seorang raja belum tentu menjadi kepala pemerintahan atau yang menjalankan roda pemerintahan. Tergantung pada sistem pemerintahan yang berlaku.

Sistem Pemerintahan Thailand

Sistem pemerintahan negara Thailand adalah monarki konstitusional. Sistem pemerintahan ini mengakui raja, ratu atau kaisar sebagai kepala negara. Namun tidak merangkap jabatan sebagai kepala pemerintahan. Jika raja merupakan kepala negara dan pemerintahan, maka negara tersebut menggunakan sistem pemerintahan monarki absolut/mutlak.

Berdasarkan sistem pemerintahan Thailand tersebut, maka terdapat Perdana Menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan atau yang menjalankan pemerintahan, namun bukan raja. Perdana menteri Thailand saat ini bernama Prayuth Chan-ocha.

Kemudian raja Thailand saat ini bernama Maha Vajiralongkorn dengan gelar Rama X. Ia merupakan putra satu-satunya Bhumibol, Raja Thiland sebelumnya. Lahir pada tanggal 28 Juli 1952, secara resmi menggantikan ayahnya sebagai raja sejak tanggal 13 Oktober 2016.

Sistem pemerintahan monarki konstitusional sering juga disebut dengan sistem semikonstitusional. Beberapa negara yang menggunakan sistem seperti ini meliputi Australia, Belgia, Kamboja, Jepang, Malaysia, Belanda, Papua Nugini dan Spanyol. Sementara negara-negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut/mutlak contohnya seperti Brunei Darussalam, Arab Saudi, Oman dan Qatar.

Penggunaan sistem pemerintahan suatu negara secara sempit bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan dan kestabilan suatu negara dalam waktu lama serta mencegah adanya perilaku radikal dari masyaraktnya.

Kemudian secara luas, bertujuan untuk menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas dan minoritas, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sebagai fondasi pemerintah.

Baca Juga :

Demikian pembahasan terkait dengan Sistem Pemerintahan Negara Thailand beserta negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan monarki absolut dan konstitusional. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Terima kasih.
Share ke teman kamu:

Related : Sistem Pemerintahan Negara Thailand