Kerjasama Kaum Nasionalis Islam Masa Penjajahan Jepang

Kerjasama Kaum Nasionalis Islam Masa Penjajahan Jepang – Pada pembahasan sebelumnya, Sumber Sejarah telah mengulas tentang Kerjasama Kaum Nasionalis Sekuler. Bagi yang belum membacanya, baca juga artikel tersebut karena sangat menarik untuk disimak. Pada pembahasan kali ini kita akan menganalisis tentang kerjasama kaum Nasionalis Islam dengan pihak Jepang.

Dalam rangka mencapai tujuan politik, pada masa Penjajahan Jepang golongan nasionalis Islam mendapat perhatian istimewa dari Pemerintah pendudukan Jepang. Golongan ini memperoleh banyak kelonggaran karena dianggap anti-Barat dan dapat diandalkan Jepang. Pemerintah Jepang masih mengijinkan tetap berdirinya organisasi Islam dari Jaman Hindia Belanda yaitu bernama Majelis Ulama A’la Indonesia (MIAI) yang didirikan oleh K.H. Mas Mansur pada tahun 1937 di Surabaya.

Kerjasama kaum nasionalis Islam dimulai ketika dibentuk badan Bagian Pengajaran dan Agama di bawah pimpinan Kolonel Horie. Aktifitas pertama dimulai di Jawa Timur, pada bulan Mei 1942, yakni dengan mengadakan pertemuan khusus sejumlah pemuka agama  Islam dari seluruh Jawa Timur di Surabaya

Pada pertemuan ini ia ingin berkenalan dengan para pemuka agama dan menjelaskan mengenai sikap Jepang terhadap Agama Islam. Ia meminta agar umat Islam tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat politik. Setelah pertemuan terakhir, organisasi Islam kemudian menyatakan tidak akan melakukan kegiatan politik.

Baca Juga : 
1. Sejarah Sistem Tanam Paksa
2. Gerakan Tiga A : Pengertian dan Tujuannya
3. Sejarah Politik Etis Lengkap

Kerjasama Kaum Nasionalis Islam

Untuk memuluskan kerjasama kaum nasionalis Islam dengan Jepang, pada akhir bulan Desember 1942 kembali diadakan pertemuan dan ditingkatkan dengan jumlah 32 kyahi dari seluruh Jawa diundang menghadap Panglima Tentara Keenambelas Letnan Jenderal Imamura. Jepang menyatakan bahwa akan tetap menghargai Islam dan akan mengikutsertakan golongan Islam di dalam pemerintahan.

Dalam balasan pidatonya yang disampaikan oleh K.H. Mas Mansur menyatakan terima kasih nya kepada pemerintah Jepang karena akan mengikutsertakan para kyahi di dalam pemerintahan tanpa membedakan tamatan pesantren maupun tamattan sekolah.

Kerjasama Kaum Nasionalis Islam masa Penjajahan Jepang
Kerjasama Kaum Nasionalis Islam

MIAI kemudian diakui oleh pemerintah militer Jepang setelah mengubah azas dan tujuannya. Azas dan tuntutan MIAI ditambahkan kalimat “turut bekerja dengan sekuat tenaga dalam pekerjaan membangun masyarakat baru, untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon”.

Untuk mengembangkan MIAI di setiap daerah syu (karesidenan) dibentuk majelis konsul. Kegiatan MIAI yang sangat menonjol adalah membentuk baitul mal yang berkembang pesat di daerah-daerah.

Perkembangan Organisasi MIAI

Kolonel Horie yang merupakan pengurus bidang keagamaan berusaha terus untuk mengembangkan Organisasi MIAI sampai ke Jawa Barat. Pada bulan Januari 1943 ia secara berturut-turut mengadakan pertemuan di beberapa kota kabupaten. Ia bersama pembantu yaitu orang Jepang Islam secara bergilir mengunjungi beberapa Masjid besar yang ada di Jakarta, untuk mengadakan ceramah dan khotbah Jum’at. MIAI sebagai organisasi tunggal golongan Islam berkembang pesat karena mendapat simpati yang luar biasa dari kalangan umat Islam.

Jepang kemudian mewaspadai perkembangan MIAI yang begitu pesat ini dan kemudian mulai melakukan pengawasan terhadap tokoh-tokoh MIAI yang berada di daerah. Untuk meyakini bahwa perkembangan MIAI tidak berbahaya pemerintah Jepang melakukan latihan kyahi. Para kyahi peserta latihan dipilih dan disaring melalui syarat-syarat meliputi : mempunyai pengaruh terhadap lingkungan dan mempunyai watak yang baik.

Lama latihan selama satu bulan bertempat di Balai Urusan Agama di Jakarta. Dari setiap syu dikirim 2 orang peserta. Selama tahun 1943, telah selesai 3 angkatan. Kemudian pada tahun berikutnya latihan tingkat pusat ditiadakan, diganti dengan latihan tingkat lokal. Dari hasil latihan kyahi, pemerintah Jepang menyimpulkan bahwa para kyai tidak membahayakan bagi dirinya.

Baca Juga : Sejarah Kolonialisme Inggris di Indonesia

Pembubaran MIAI dan Digantikan dengan Masyumi

Pada bulan September 1943, dua organisasi Islam yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah diijinkan berdiri kembali untuk melakukan kegiatan di bidang kerohanian dan sosial. MIAI bagi pemerintah Jepang dianggap kurang memuaskan karena kegiatannya bersifat terbatas.

Pada bulan Oktober 1943, secara resmi MIAI dibubarkan dan diganti dengan organisasi baru dengan nama Majelis Sjoero Moeslim Indonesia (Masjoemi) yang disahkan Gunseikan pada 22 November 1943 dengan dipimpin oleh K.H. Hasjim Asj’ari, dengan wakil dari Muhammadiyah K.H. Mas Mansyur.

Pada masa Hindia Belanda, dalam badan legislatif yang terdiri dari 60 orang anggota, golongan Islam hanya diwakili oleh seorang wakil. Beda halnya saat Penjajahan Jepang, dalam sebuah badan yang terdiri dari 43 anggota golongan Islam yang mewakili sebanyak 6 orang. Jelaslah bahwa saat masa Penjajahan Jepang golongan Islam secara relatif lebih leluasa bergerak daripada jaman Hindia Belanda.

Tetapi hal ini tidak berarti golongan Islam selalu mengekor terhadap Jepang. Banyak hal-hal yang dipraktekkan Jepang berlawanan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menyebabkan beberapa tokoh-tokoh Islam menarik diri dari kerjasama dengan Jepang bahkan telah timbul pemberontakan yang dipimpin golongan ulama seperti yang terjadi di Singaparna, Aceh dan Indramayu.

Baca Juga :
 
Demikian pembahasan mengenai Kerjasama Kaum Nasionalis Islam dengan pemerintah Jepang. Semoga bermanfaat bagi pembaca dan baca juga artikel menarik lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian terimakasih. (Bantu Share & Like)