Sejarah Pemindahan Ibu Kota Karesidenan Banyumas

Sejarah Karesidenan Banyumas – Depresi ekonomi yang melanda dunia sebagai dampak Perang Dunia I Baru mencapai puncaknya pada tahun 1929 dengan jatuhnya saham-saham dibursa efek New York. Bagi Hindia Belanda hal ini berarti bangkrutnya perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintahan. Sebagai akibat depresi umum di dunia maka pada 1933 pabrik-pabrik Kalibagor, Klampok, Sumpiuh, Purwokerto, dan Bojong semua ditutup.
Keadaan masyarakat di Karesidenan Banyumas sangat memprihatinkan. Keadaan yang begitu sulit membuat banyak orang menjadi pengemis untuk meminta sedekah. Mereka kehilangan mata pencaharian karena pabrik-pabrik dan perkebunan-perkebunan sudah sangat berkurang. Beribu-ribu penduduk terkena busung lapar. Pegadaian penuh dengan barang-barang berharga milik masyarakat yang tidak dapat ditebus lagi. Akhirnya barang-barang seperti perhiasan, perkakas rumah tangga, pakaian, alat-alat pertanian tersebut dilelang dengan harga yang sangat murah.
Sejarah Pemindahan Ibu Kota Karesidenan Banyumas
Purwokerto Tempo Dulu. Sumber : Goolge
Hal serupa terjadi pada kasus keuangan pemerintah Hindia Belanda. berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi krisis keuangan pemerintah antara lain merenstruksiasi sistem birokrasi yang ada serta melakukan pemotongan gaji pegawai negara. Selain itu, pemerintah kolonial juga mengadakan penyelidikan mengenai kemungkinan pengahapusan dan penggabungan beberapa kabupaten. Termasuk dalam rencana ini ialah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purwokerto. Usulan pemindahan ibu kota kabupaten dan karesidenan dilakukan oleh residen Banyumas H.G.F Van Huls.
Perdebatan pendapat dalam tubuh dewan kabupaten mengenai pemindahan ibu kota dan Karesidenan Banyumas ke Purwokerto sukar mencari titik temu. Karena Kota Banyumas dianggap sebagai interaksi sebagai sebuah tradisi yang sudah turun temurun yang sudah sejak zaman Kerajaan Pajang, maka perubahan sekecil apapun menyangkut kepentingannya harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Pemindahan ibu kota dapat menimbulkan rasa kehilangan pada masyarakat. Serta pemindahan ibu kota kabupaten dan Karesidenan Banyumas dianggap bertentangan dengan sebuah tradisi.
Perdebatan panjang menenai masa depan kabupaten dan karesidenan Banyumas berakhir saat argumentasi-argumentasi dapat diterima oleh mereka yang kontra. Karena baik Residen maupun Bupati Banyumas, telah setuju dengan rencana pemindahan itu. Sebelum keputusan mengenai pemindahan ibu kota kabupaten mencapai hasil, R.A.A Cokroadisuryo, Bupati Kabupaten Purwokerto minta diberhentikan dari jabatannya karena usia lanjut.

Masalah lain yang timbul ialah ia tidak memiliki keturunan sehingga terjadi kekosongan jabatan bupati di Kabupaten tersebut. Dengan ini akhirnya keputusan akhir pun disepakati, yakni memindahkan ibu kota kabupaten dan Karesidenan Banyumas ke Kota Purwokerto. Kota Banyumas hanya menjadi distrik, yang dipimpin oleh wedana.

Terhitung sejak Januari 1936 beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yakni Purwokerto, Karanganyar, Kutoarjo, dan Batang dihapuskan. Penghapusan Kabupaten Purwokerto ini diikuti penggabungan dengan Kabupaten Banyumas. Sebagai konsekuensinya, Distrik Purworejo yang terletak diantara kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara dimasukan ke dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara. 
Kota Purwokerto yang memiliki sarana infrastruktur lebih lengkap dibandingkan Kota Banyumas semenjak adanya jaringan rem dan kereta api memasuki periode baru dalam sejarahnya yakni menjadi ibu kota kabupaten dan Karesidenan Banyumas yang baru. Dengan penggabungan dua kabupaten ini maka terhitung mulai 1 Januari 1936 Karesidenan Banyumas hanya terdiri dari empat Kabupaten, yaitu Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga dab Banyumas.
Demikian pembahasan mengenai Pemindahan Ibu Kota Karesidenan Banyumas. Semoga bermanfaat bagi pembaca. Sekian Terimakasih.
Sumber : Buku “Kota-kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup Dan Permasalahan” ~ Sri Margana & M. Nursam
Baca Juga :